JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tekanan pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi antarlembaga, penguatan sektor keuangan, pengendalian inflasi, serta memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan.
Salah satu indikator perkembangan pasar keuangan terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada penutupan perdagangan Rabu (4/11/2026), IHSG berhasil berbalik menguat 0,32 persen ke level 4.919,77 setelah mengalami tekanan sejak pembukaan perdagangan.
Meski menunjukkan penguatan, kondisi pasar modal masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi global, arus keluar modal, serta perkembangan penilaian terhadap pasar saham Indonesia menjadi faktor yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam konferensi pers pada 3 November 2026 menyampaikan bahwa koordinasi ant otoritas menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi risiko yang berasal dari dinamika global maupun domestik.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan eksternal.
OJK dan BI perkuat stabilitas sektor keuangan
Dalam menjaga kepercayaan investor, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan perdagangan saham dan meningkatkan transparansi pasar modal. OJK juga memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga Juni 2027.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah regulator dalam menjaga stabilitas pasar sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk merespons dinamika harga saham.
Sementara itu, Bank Indonesia turut memperkuat instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah. Pada Oktober 2026, BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas moneter.
Pengendalian inflasi juga menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen, lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 3,28 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kendati demikian, perkembangan harga pangan tetap perlu dipantau agar daya beli masyarakat dapat terjaga.
Program Makan Bergizi Gratis jangkau 57,4 juta penerima
Di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tetap berjalan. Salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus memperluas jangkauan penerima manfaat.
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa hingga 20 Oktober 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 57,4 juta penerima manfaat melalui 26.385 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perluasan program tersebut diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap keamanan pangan dan kualitas pelayanan. Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya inspeksi dapur, evaluasi kelayakan operasional, hingga kemungkinan penutupan permanen bagi unit pelayanan yang tidak memenuhi ketentuan.
Selain memberikan manfaat di bidang pemenuhan gizi, pemerintah juga mendorong agar program MBG memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keterlibatan petani, peternak, dan pemasok pangan lokal diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
Koperasi desa dorong perputaran ekonomi masyarakat
Penguatan ekonomi kerakyatan juga dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok.
Pemimpin Cabang Bulog Semarang, Yudha Aji Pribawa, pada 30 Oktober 2026 menyampaikan bahwa permintaan pasokan beras dari koperasi desa telah mencapai sekitar 533 ton di wilayah kerjanya.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya aktivitas distribusi pangan melalui jaringan koperasi desa. Jika dikelola secara berkelanjutan, koperasi berpotensi menjadi salah satu penggerak kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap kebutuhan pokok.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan lingkungan, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. BNPB bersama BMKG dan TNI melakukan operasi modifikasi cuaca serta mengerahkan armada pemadaman di sejumlah wilayah terdampak.
Konsistensi kebijakan menjadi kunci
Berbagai langkah tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Penguatan pasar keuangan, pengendalian inflasi, perluasan program sosial, hingga pengembangan ekonomi desa menjadi bagian dari kebijakan yang saling berkaitan.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya program atau jumlah penerima manfaat. Konsistensi pelaksanaan, transparansi, pengawasan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat tetap menjadi ukuran penting.
Dengan koordinasi yang kuat antarlembaga dan pengelolaan kebijakan yang adaptif, pemerintah diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus memastikan program prioritas memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.