JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam proses penyelesaian regulasi yang selama ini menjadi perhatian publik, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah seluruh tahapan pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) diselesaikan.
Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah terhadap laporan hasil pembahasan Panja. Persetujuan diberikan oleh peserta rapat, sehingga RUU Perampasan Aset dapat melanjutkan proses legislasi ke tahapan berikutnya.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan rancangan regulasi tersebut telah melalui penelaahan terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM berkaitan dengan penyempurnaan redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Menurut Habiburokhman, pembahasan juga mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kalangan ahli, serta pihak-pihak terkait. Hal itu dilakukan untuk memastikan substansi RUU dapat mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Sepuluh Poin Penting dalam RUU Perampasan Aset
Dalam laporan Panja, terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Salah satu aspek utama adalah penegasan prinsip hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
RUU tersebut juga mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Contohnya adalah praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menyebabkan banyak korban kehilangan aset maupun dana mereka.
Selain itu, rancangan regulasi ini tetap menegaskan keberlakuan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aspek lain yang turut diatur adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini memiliki prosedur tersendiri yang mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Dengan pengaturan tersebut, proses perampasan aset tetap melibatkan mekanisme hukum dan pemeriksaan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan tindakan terhadap aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengembalian Aset Korban
RUU Perampasan Aset juga memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana kehilangan hak atas asetnya akibat proses perampasan.
Selain perlindungan pihak ketiga, rancangan undang-undang tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Aset yang berhasil dipulihkan diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum, termasuk untuk kepentingan masyarakat luas.
Dalam hal pengelolaan aset, RUU ini mengatur pembagian tugas dan kewenangan lembaga yang bertanggung jawab. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, pengembalian, hingga pelepasan aset.
Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam rancangan regulasi tersebut. Pengawasan oleh badan independen diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.
Tidak kalah penting, RUU ini memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk merugikan masyarakat atau pihak yang tidak bersalah.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan aset juga menjadi salah satu poin yang disepakati. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan aset secara lebih transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menunggu Pembahasan Tingkat II di Rapat Paripurna
Setelah memperoleh persetujuan tingkat I di Komisi III, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Tahapan tersebut menjadi bagian akhir dari proses pembahasan bersama DPR dan pemerintah sebelum rancangan undang-undang ditetapkan sesuai mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai pada Rabu ini belum berarti RUU Perampasan Aset telah resmi berlaku sebagai undang-undang. Masih terdapat tahapan pengambilan keputusan di tingkat paripurna yang harus dilalui.
Pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan sistem pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian, melindungi hak korban, serta memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang jelas.
Publik kini menantikan kelanjutan proses legislasi tersebut, termasuk bagaimana ketentuan dalam RUU nantinya diterapkan agar mampu memperkuat penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
