Pemkot Semarang Catat 361 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak hingga November 2026

Kasus Kekerasan di Semarang: DP3A Catat 361 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak hingga November 2026. Foto: Ist.

SEMARANG – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat sebanyak 361 kasus kekerasan selama periode Januari hingga November 2026.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan catatan sepanjang 2025 yang mencapai 336 kasus. Kenaikan ini menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Sekretaris DP3A Kota Semarang, Noegroho Edy Rijanto, menyampaikan data tersebut saat membuka Pelatihan Jurnalistik Forum Media Sapa Kota Semarang bertema Membangun Perspektif Kritis Wartawan Terhadap Cara Media Membingkai Persoalan Perempuan dan Anak, Kamis (19/11/2026).

Menurut Edy, kasus kekerasan yang ditemukan mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan klasifikasi DP3A, kekerasan terhadap anak menjadi kategori terbanyak dengan 142 kasus. Berikutnya, terdapat 127 kasus KDRT dan 78 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat berlangsung di lingkungan keluarga maupun tempat yang seharusnya memberikan rasa aman bagi anak.

Tembalang Catat Kasus Kekerasan Tertinggi

Jika dilihat berdasarkan persebaran wilayah, Kecamatan Tembalang menempati posisi tertinggi dengan 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Semarang Barat dengan 32 kasus, Pedurungan sebanyak 30 kasus, serta Candisari dengan 28 kasus.

Sebaran tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan membutuhkan keterlibatan seluruh wilayah, tidak hanya mengandalkan penanganan di tingkat pemerintah kota.

Peran perangkat kecamatan, kelurahan, lingkungan pendidikan, keluarga, hingga masyarakat menjadi penting untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan mencegah kejadian serupa terulang.

Edy juga menyoroti kasus kekerasan terhadap anak yang banyak ditemukan dalam bentuk kekerasan fisik dan perundungan atau bullying. Kondisi yang menjadi perhatian adalah masih ditemukannya tindakan perundungan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah dan pondok pesantren.

Padahal, lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan kemampuan tanpa ancaman kekerasan.

Karena itu, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak perlu menjadi tanggung jawab bersama. Pengawasan dari pihak sekolah, tenaga pendidik, pengelola pesantren, serta keluarga diperlukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan.

DP3A Berikan Pendampingan dan Pemulihan Trauma Korban

Dalam menangani kasus yang terjadi, DP3A Kota Semarang tidak hanya berfokus pada penanganan setelah laporan diterima. Pemerintah juga memberikan pendampingan berkelanjutan kepada korban melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DP3A.

Pendampingan tersebut mencakup pemulihan kondisi psikologis melalui pendekatan trauma healing maupun konseling secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis yang muncul akibat kekerasan.

Edy menjelaskan bahwa proses pemulihan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu kali pendampingan. Korban membutuhkan perhatian dan dukungan secara berkelanjutan agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Pendekatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan korban tidak menghadapi dampak kekerasan seorang diri. Selain pemulihan psikologis, perlindungan terhadap korban perlu diperhatikan agar mereka tidak kembali mengalami kekerasan atau tekanan dari lingkungan sekitarnya.

Media Turut Berperan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak

Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan, media massa juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik. Pemberitaan mengenai perempuan dan anak perlu disampaikan secara kritis, berimbang, serta memperhatikan kepentingan korban.

Cara media menyajikan informasi dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap korban maupun peristiwa kekerasan yang terjadi. Karena itu, pemberitaan sebaiknya tidak menyudutkan korban, mengungkap identitas anak, atau menggunakan judul yang justru memperburuk kondisi psikologis penyintas.

Pelatihan jurnalistik Forum Media Sapa Kota Semarang tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat perspektif wartawan dalam mengangkat persoalan perempuan dan anak.

Melalui pemberitaan yang bertanggung jawab, media diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat, mendorong keberanian untuk melapor, serta mengawal upaya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Peningkatan jumlah kasus yang tercatat menjadi pengingat bahwa penanganan kekerasan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Dengan penguatan pencegahan, layanan pendampingan, dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan, diharapkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang dapat ditekan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link