PATI – Pemerintah Kabupaten Pati memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah dinamika politik daerah. Kondisi ini sekaligus menjaga kondusivitas wilayah agar masyarakat tetap merasa aman.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, meminta pelayanan publik tidak boleh berhenti. “Masyarakat tetap harus dilayani,” ujarnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pelayanan di OPD berlangsung tertib. Disdukcapil tetap melayani pembuatan KTP, KK, dan administrasi kepindahan.
Plt Kepala Disdukcapil, Didik, mengatakan semua pelayanan berjalan sesuai jadwal. “Masyarakat terlayani dengan baik,” katanya.
BPKAD juga tetap beroperasi normal. Plt Kepala Febes Mulyono menegaskan, pelayanan pajak berjalan lancar. “Semua transparan, tidak ada hambatan,” ujarnya.
Febes juga menegaskan kenaikan PBB 250 persen dibatalkan, kembali ke aturan 2024. “Kelebihan pembayaran sudah kita konversikan kembali,” katanya.
Plt Sekda Pati, Riyoso, menambahkan, tidak ada komplain berarti dari masyarakat. “Semua berjalan normal, termasuk pelayanan perizinan,” katanya.
Langkah ini diapresiasi masyarakat. Mereka menilai pemerintah konsisten menjaga pelayanan dan kondusivitas.
Dengan pelayanan publik yang lancar, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat.
Reporter: Ismu Puruhito