SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan seluruh program prioritas daerah tetap berjalan meskipun mengalami penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp442 miliar pada tahun anggaran 2026.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan berarti pemangkasan terhadap pelayanan publik.
“Prinsip kami mengikuti kebijakan fiskal nasional, tapi tetap menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Jumat (17/10).
Menurutnya, Pemkot Semarang telah merumuskan strategi fiskal adaptif yang bertumpu pada efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan produktivitas aset.
“Kami akan gali potensi daerah lebih dalam. Aset yang belum produktif harus diaktifkan kembali, dan PAD perlu diperluas basisnya,” tambahnya.
Penyesuaian TKD membuat total APBD Semarang mengalami koreksi dari Rp2,078 triliun pada 2025 menjadi Rp1,635 triliun di 2026.
Meski begitu, Agustina memastikan semua sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas.
Ia menyebut program strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030 akan tetap dijalankan dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Pada tahun 2025, fokus diarahkan pada penguatan SDM, lalu berlanjut pada penguatan pangan dan lingkungan di 2026, pengembangan ekonomi di 2027, infrastruktur di 2028, dan peningkatan daya saing di 2029.
“Efisiensi bukan berarti berhenti. Ini tentang mengelola dengan cerdas agar pembangunan tetap berlanjut,” katanya.
Agustina juga menegaskan bahwa kebijakan nasional soal TKD bukan ancaman, melainkan momentum memperkuat kemandirian daerah.
Menurut data pemerintah pusat, total TKD nasional 2026 sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp848,52 triliun tahun sebelumnya.
“Banyak daerah terdampak, tapi kami memilih adaptif. Kita jadikan ini peluang untuk berbenah fiskal,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh jajaran ASN agar disiplin dalam pengelolaan keuangan publik dan transparan terhadap masyarakat.
“Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas adalah prinsip utama kami,” pungkasnya.
Reporter: Ismu Puruhito