SEMARANG – Usai kecelakaan yang terjadi pada salah satu armada BRT Trans Semarang, Pemerintah Kota Semarang memperketat pengawasan terhadap perilaku pengemudi dan kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan layanan transportasi tersebut.
Wali Kota Agustina Wilujeng mengatakan bahwa faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama yang dicurigai dalam insiden tersebut. Karena itu, pembinaan dan penegakan disiplin akan diperkuat.
Ia menyampaikan bahwa pihak operator telah dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait standar kerja para pengemudi. Pemerintah ingin memastikan seluruh pengemudi mematuhi batas kapasitas dan aturan keselamatan.
Menurut Agustina, beberapa laporan terkait pengemudi yang tetap mengangkut penumpang melebihi kapasitas menjadi perhatian serius. Ia menegaskan tindakan itu tidak dapat ditoleransi.
Selain soal kapasitas, standar etika kerja pengemudi juga akan dievaluasi. Pemerintah ingin memastikan operator memiliki mekanisme pembinaan dan pelatihan yang memadai.
Agustina menyebut peningkatan kualitas SDM pengemudi penting dilakukan secara berkala. Transportasi publik menurutnya membutuhkan profesionalisme dan kewaspadaan tinggi.
Ia menambahkan bahwa selain pengemudi, kondisi kesehatan armada pun harus mendukung. Meski SDM berkualitas, armada yang tidak layak tetap berisiko.
Wali kota memerintahkan uji kelayakan ketat terhadap seluruh armada yang akan beroperasi tahun mendatang. Hasil uji kelayakan menjadi dasar apakah bus dapat digunakan atau harus dihentikan.
Ia menegaskan tidak ingin ada praktik pengujian yang hanya administratif tanpa kehadiran fisik armada. Transparansi menjadi poin penting dalam evaluasi ini.
Operator diberikan kesempatan memperbaiki bus yang tidak lolos uji. Namun jika tetap gagal, armada harus diganti dengan unit baru yang layak.
Agustina menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan layanan transportasi yang aman dan tidak berisiko. Pemkot akan terus mengawal evaluasi hingga selesai.
Langkah evaluatif ini disebutnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap transportasi massal di Kota Semarang.