SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menyiapkan anggaran Rp700 miliar pada APBD 2026 untuk memperkuat sektor ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kota di tengah penurunan alokasi TKD dari pemerintah pusat.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan bahwa pemangkasan TKD tidak boleh menjadi hambatan. Pemerintah tetap harus memastikan program prioritas berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, strategi fiskal adaptif dibutuhkan agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Penguatan lingkungan hidup dan pangan dipilih sebagai fokus karena keduanya menopang aktivitas ekonomi secara langsung.
Sebagian besar anggaran diarahkan untuk upaya mitigasi bencana. Kota Semarang masih menghadapi risiko banjir dan kerentanan kawasan padat penduduk sehingga perbaikan sistem drainase dan infrastruktur lingkungan menjadi sangat mendesak.
Program ketahanan pangan diperkuat melalui pemberdayaan koperasi pangan, peningkatan distribusi bahan pokok, serta pembenahan sistem logistik yang lebih ringkas. Pemerintah ingin menghindari risiko fluktuasi harga pangan di pasar.
Dari sisi keuangan, APBD 2026 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong Pemkot untuk melakukan efisiensi belanja serta optimalisasi pendapatan daerah.
Pemkot juga melakukan penataan aset berbasis nilai ekonomi. Aset yang tidak produktif akan ditinjau kembali agar memberikan kontribusi bagi kapasitas fiskal daerah.
Kebijakan anggaran ini terhubung dengan arah pembangunan nasional. Ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan Indonesia hingga 2029, sehingga daerah perlu menyesuaikan strategi agar selaras dengan kebijakan pusat.
Dalam RPJMD Semarang 2025–2030, tahun 2026 menjadi fase pembangunan pangan dan lingkungan. Tahap ini akan menentukan arah pembangunan kota pada tahun-tahun selanjutnya.
Pemkot menegaskan bahwa penguatan pangan dan lingkungan juga menjadi bagian dari strategi menarik investasi. Kondisi lingkungan yang lebih baik diyakini dapat meningkatkan daya tarik kota bagi investor.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, mengapresiasi alokasi tersebut dan menilai keputusan pemerintah daerah sudah tepat. Menurutnya, investasi pada sektor dasar akan memberi dampak ekonomi lebih luas.
DPRD juga akan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan berdasarkan prinsip akuntabilitas. Anggaran besar harus digunakan secara efektif agar hasilnya dirasakan masyarakat.
Pemkot berharap melalui kebijakan ini, Kota Semarang menjadi kota yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan iklim. Penguatan dua sektor prioritas dianggap sebagai landasan penting untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Reporter: Ismu Puruhito