SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang menempatkan program “PNS Peduli Pekerja Rentan” sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi kota melalui perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini menyasar kelompok pekerja informal yang selama ini paling rentan terhadap risiko kehilangan pendapatan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai bahwa perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga sebagai pondasi stabilitas ekonomi di tingkat kota. Ketika pekerja rentan terlindungi, risiko sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditekan, sehingga berdampak baik bagi perekonomian daerah.
Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pekerja informal merupakan kelompok terbesar dalam struktur ketenagakerjaan Kota Semarang. Namun, tingkat kepesertaan mereka masih sangat rendah, hanya 18,64 persen dari total 215.243 pekerja. Kondisi ini dinilai dapat memicu kerentanan sosial jika tidak segera diatasi.
Melalui program ini, Pemkot Semarang mendorong seluruh ASN untuk memberikan dukungan langsung kepada pekerja informal dengan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal satu orang. Skema ini dianggap sebagai bentuk intervensi sosial yang efektif karena langsung menyentuh kelompok paling rentan.
Agustina menekankan bahwa pekerja rentan seperti pedagang kecil, tukang becak, petani, nelayan, marbot masjid, hingga guru ngaji adalah bagian integral dari aktivitas ekonomi kota. Ketika mereka mengalami risiko kerja, dampaknya dapat meluas ke keluarga dan komunitas.
Besaran iuran Rp16.800 per bulan dinilai cukup ringan jika ditanggung ASN. Namun, manfaatnya sangat signifikan bagi pekerja informal. Selain perlindungan kecelakaan kerja, mereka juga memperoleh hak santunan jika terjadi risiko yang mengganggu produktivitas mereka.
Partisipasi ASN diharapkan dapat memperluas jangkauan perlindungan secara cepat. Dengan jumlah ASN mencapai 16 ribu, potensi peningkatan kepesertaan pekerja informal dapat mencapai puluhan ribu orang hanya dalam satu tahun.
Program ini juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Banyak pekerja rentan yang berada pada lapis ekonomi bawah sehingga tidak mampu menanggung biaya iuran. Dengan bantuan ASN, mereka dapat memiliki perlindungan dasar untuk menjaga kesinambungan pendapatan.
Selain membantu pekerja rentan, program ini juga memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Perlindungan sosial dapat menciptakan ketahanan ekonomi mikro karena keluarga pekerja memiliki rasa aman jika terjadi risiko kerja. Hal ini mendukung stabilitas konsumsi rumah tangga.
Mekanisme pendaftaran pekerja rentan dilakukan secara digital untuk memastikan kecepatan dan ketepatan data. Pemerintah juga menyediakan panduan bagi ASN agar proses pendaftaran bisa dilakukan secara sederhana tanpa mengganggu tugas pelayanan publik.
Pemkot Semarang menilai program ini dapat menjadi salah satu strategi ekonomi kerakyatan yang berbasis partisipasi masyarakat, terutama aparatur pemerintah. Semangat gotong royong dipandang sebagai modal sosial penting bagi keberlanjutan pembangunan.
Agustina memastikan bahwa program ini akan terus dievaluasi untuk mengukur dampak sosial dan ekonominya. Pemerintah ingin memastikan setiap pekerja rentan yang terdaftar benar-benar menerima manfaat dan memiliki akses terhadap pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial. Pemerintah berharap semakin banyak pekerja informal yang nantinya dapat mendaftar secara mandiri ketika kondisi ekonomi mereka membaik.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi model perlindungan pekerja informal yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki perlindungan sosial demi terciptanya kota yang lebih kuat dan resilien.