SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka kemiskinan yang kini berada di kisaran 3,3 persen. Target besar telah ditetapkan, yakni menurunkan angka tersebut menjadi 2,9 persen pada tahun 2030 mendatang melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan ekonomi kerakyatan.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan, penurunan angka kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. “Ini adalah tugas bersama. Akademisi, dunia usaha, dan masyarakat harus ikut terlibat aktif,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Hotel UTC, Kamis (23/10).
Agustina menjelaskan bahwa Pemkot Semarang telah menyusun roadmap kebijakan berbasis data mikro yang memetakan kebutuhan di setiap wilayah. Dengan langkah ini, diharapkan kebijakan intervensi tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan warga.
Selain itu, Pemkot mendorong peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal. “Cara terbaik membantu pelaku UMKM adalah membeli produk mereka. Dengan begitu, roda ekonomi bisa berputar dari bawah,” jelasnya.
Agustina menilai salah satu akar kemiskinan terletak pada ketimpangan kesempatan ekonomi. Karena itu, Pemkot berfokus pada pemberdayaan ekonomi produktif dan penguatan akses terhadap modal, pelatihan, serta pemasaran digital.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya peran akademisi untuk menyediakan hasil kajian berbasis riset. “Data akademis sangat penting untuk menentukan arah kebijakan. Tanpa riset, intervensi bisa salah sasaran,” tambahnya.
Kecamatan Semarang Utara disebut masih menjadi kantong kemiskinan terbesar di kota ini. Menurut Agustina, kawasan tersebut memiliki kompleksitas masalah yang harus diselesaikan secara simultan, seperti lingkungan padat, genangan air, dan minimnya infrastruktur ekonomi produktif.
Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa, menambahkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi 13 program prioritas untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Program itu mencakup sanitasi, perumahan, permodalan, hingga infrastruktur lingkungan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak hanya soal bantuan sosial, tetapi soal keberlanjutan ekonomi. Kami ingin mereka mandiri,” tegas Budi yang juga menjabat Kepala Bappeda Kota Semarang.
Ia menyebut wilayah seperti Bangetayu dan Jomblang memiliki potensi ekonomi besar yang dapat dikembangkan. Misalnya sentra pengasapan ikan, produk kuliner tradisional, dan pengelolaan sampah terpadu yang bernilai ekonomi.
Pemerintah juga mengintegrasikan program kesehatan untuk mendukung kesejahteraan warga di wilayah miskin. Dinas Kesehatan telah memetakan risiko penyakit di tiap RW agar pencegahan bisa dilakukan secara dini dan efektif.
Dengan strategi lintas sektor ini, Pemkot Semarang optimistis bisa mencapai target penurunan kemiskinan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Kolaborasi dan data akurat adalah kunci. Semarang harus menjadi contoh kota tangguh dan inklusif yang mampu menekan kemiskinan lewat kerja sama semua pihak,” pungkas Agustina.
Reporter: Ismu Puruhito