GROBOGAN – Pemerintah Kota Semarang menegaskan bahwa penanganan bencana banjir dan fenomena rob tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh satu wilayah saja. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat menghadiri acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Kabupaten Grobogan pada Jumat (29/5). Kehadiran Iswar dalam forum strategis ini adalah untuk mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng.
Di hadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, jajaran Kepala OPD Pemprov Jateng, serta para kepala daerah se-Kedungsepur, Iswar memberikan perhatian khusus pada isu krusial terkait kelestarian lingkungan. Ia menyoroti persoalan banjir dan rob yang hingga kini masih menjadi tantangan klasik bagi ibu kota Jawa Tengah tersebut.
Dalam kesempatan itu, Iswar menyampaikan apresiasinya terhadap paparan Sekda Jateng yang kembali menggaungkan pentingnya menjaga daya dukung lingkungan hidup. Ia mengungkapkan bahwa meskipun Kota Semarang saat ini memiliki kapasitas fiskal yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain, persoalan ekologis tetap tidak bisa diselesaikan sendiri. Terlebih, kawasan Pantura saat ini menghadapi ancaman nyata berupa penurunan muka tanah (land subsidence) yang mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun.
“Sebagai kota yang berada di wilayah hilir, Kota Semarang berkomitmen penuh untuk menjadi resilient city atau kota yang berketahanan. Namun, beban yang kami hadapi di bawah sangat besar karena kelestariannya sangat dipengaruhi oleh kondisi di wilayah hulu,” ujar Iswar.
Secara spesifik, Iswar mencontohkan karakteristik Sungai Babon yang hulunya berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Ia menjelaskan bahwa sungai tersebut memiliki daya rusak yang tinggi saat musim hujan karena memiliki sudut kemiringan geografis yang sangat besar. Akibatnya, jika terjadi hujan deras di wilayah hulu, debit air akan mengalir dengan kecepatan sangat tinggi ke arah hilir dan memicu banjir parah di pemukiman warga, seperti di kawasan Genuk dan Muktiharjo.
Bahkan, Iswar mencatat adanya anomali cuaca yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026 ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya genangan besar di wilayah Muktiharjo hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, pada tahun ini tercatat sudah lima kali terendam banjir. Dampaknya, kondisi ini kerap memicu keluhan dan gelombang kritik dari masyarakat di berbagai platform media sosial.
“Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar. Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” tegasnya.
Iswar menambahkan, penanganan secara teknis di hilir seperti normalisasi sungai atau pengerukan sedimen memang tetap bisa dilakukan. Namun, biaya konstruksi fisik tersebut jauh lebih besar dan tidak akan menyelesaikan akar masalah jika dibandingkan dengan komitmen seluruh daerah untuk memperbaiki lingkungan dari sektor hulu.
Menanggapi usulan yang disampaikan oleh Bupati Demak dalam forum yang sama, Pemkot Semarang menyatakan sepakat untuk menggalakkan kembali aksi reboisasi dan gerakan penanaman pohon di wilayah atas guna menahan laju air. Langkah penghijauan ini dinilai selaras dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan kawasan Kedungsepur sebagai pusat pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism).
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita bisa bareng-bareng kembali mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” pungkas Iswar.